Assalamu’alaikum Sobat Halal-Mu Pengalaman berkesan dirasakan RSM Siti Khodijah yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada instalasi gizi (penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan) melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Muhammadiyah.“Alhamdulillah memilih LPH-KHT Muhammadiyah sebagai jasa Lembaga Pemeriksa Halal menjadikan pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan proses Audit Halal dilakukan dengan proses yang

Assalamu’alaikum Sobat Halal-Mu Pengalaman berkesan dirasakan RSU Aminah Blitar yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada instalasi gizi (penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan) melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Muhammadiyah.“LPH KHT Muhammadiyah melakukan tugas secara profesional dan terencana. Sangat detail dalam melakukan audit halal di RS Aminah Blitar sehingga segera ada perbaikan.

Assalamu’alaikum Sobat Halal-Mu Pengalaman berkesan dirasakan RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada instalasi gizi (penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan) melalui Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban (LPH-KHT) Muhammadiyah.“Alhamdulillah, terimakasih LPHKHT Muhammadiyah atas kerjasama Audit Halal yang telah dilakukan di RS Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. Dengan Audit

JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa rangkaian Seminar Pra Muktamar ke-48 Muhammadiyah ‘Aisyiyah diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dalam rangka penyusunan program Muktamar Muhammadiyah ‘Aisyiyah serta dalam rangka kepentingan yang lebih luas yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam konteks kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.

JAKARTA—Pasca amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam struktur kelembagaan negara. Salah satu perubahannya ialah tumbuh suburnya lembaga-lembaga negara yang independen baik dengan dasar hukum konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang hanya dibentuk dengan keputusan presiden. “Amandemen memunculkan banyak nama lembaga baik yang disebutkan eksplisit seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, hingga walikota, dan lain-lain.

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Ahli Hukum Tata Negara, Jimly As-Shiddiqie menilai upaya rekonstruksi untuk memulihkan kualitas demokrasi adalah agenda terpenting yang harus segera digarap Indonesia. Rekonstruksi yang diperlukan ada dalam dua hal, yakni Institusionalisasi (pelembagaan) politik dan konsolidasi politik. Sebab, apa yang terjadi saat ini di Indonesia kata dia adalah proses