Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi meluncurkan ChatHPT, sebuah layanan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang membantu masyarakat mencari dan memahami informasi keagamaan. Peluncuran ChatHPT berlangsung dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (5/11/2026). Peresmian dilakukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, bersama sejumlah pimpinan Muhammadiyah. Kehadiran
Selama ini, sertifikasi halal sering kali identik dengan produk makanan dan minuman. Padahal, kewajiban jaminan produk halal di Indonesia juga mencakup berbagai barang gunaan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk produk sandang, penutup kepala, dan aksesori berbahan tekstil. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33
Banjarmasin, 27 Oktober 2026. Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halalan Thayyiban Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LPH-KHT PP Muhammadiyah) melakukan kunjungan silaturahmi ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBJM), Selasa (27/10). Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan ekosistem halal, peran Halal Center Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (HC PTM/A), serta peluang pengembangan layanan jaminan produk halal di
Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada kecepatan penerbitan sertifikat, tetapi juga memastikan ketepatan pemeriksaan, pemenuhan standar halal, dan kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, dalam wawancara dengan MUI
Mau Sertifikasi Halal? NIB Itu Penting, Lho! Sebelum itu, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal, ada beberapa data dan dokumen yang perlu dipersiapkan. Salah satu yang penting adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB untuk sertifikasi halal diperlukan karena berkaitan dengan identitas dan legalitas usaha yang digunakan dalam proses pengajuan. Selain itu, NIB bukan
Indonesia memiliki banyak makanan tradisional fermentasi, seperti tape, kecap, legen, brem cair, ciu, dan tuak. Meskipun sama-sama melalui proses fermentasi, status kehalalannya bisa berbeda. Hal tersebut karena fermentasi tidak selalu menghasilkan produk yang haram. Oleh karena itu, status halal makanan fermentasi perlu dilihat dari bahan, proses pembuatan, tujuan pengolahan, dan sifat produk akhirnya. Fermentasi Tidak