Kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 semakin dekat. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan apakah produk yang diproduksi atau diperdagangkan sudah termasuk dalam kategori yang wajib bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Selain memberikan kepastian kepada konsumen, sertifikasi halal juga menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang

Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya berorientasi pada kecepatan penerbitan sertifikat, tetapi juga memastikan ketepatan pemeriksaan, pemenuhan standar halal, dan kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis, dalam wawancara dengan MUI

Jakarta, 16 September 2026 – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) menyampaikan sikap terkait sertifikasi halal produk rokok dan rokok elektronik atau vape. Hal ini dibahas dalam pertemuan bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya advokasi Muhammadiyah untuk

BPJPH Gelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar kegiatan Sosialisasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 pada Kamis, 4 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 2.183 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Sosialisasi ini menjadi bagian dari edukasi masif kepada pelaku usaha dan masyarakat menjelang penahapan kedua kewajiban